Rektor IPDN Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo., M.M, saat menjadi narasumber dalam talkshow.
KBT NEWS ID BANDUNG - Senin (22/04/2024), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Musrenbang RPJPD) tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 Provinsi Jawa Barat digelar, dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Rektor IPDN Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo., M.M, yang menjadi narasumber dalam talkshow.
Dalam kesempatan tersebut, rektor mewakili Menteri Dalam Negeri dan memberikan sorotan terkait indikator pembangunan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023.
Pada kesempatanya rektor IPDN menyampaikan beberapa permasalahan yang tercermin dari indikator makro Pembangunan Provinsi Jabar pada tahun 2023. Di antaranya adalah tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 7,44%, lebih tinggi dari TPT nasional sebesar 5,32%, serta laju pertumbuhan ekonomi Jabar yang hanya sebesar 5%.
"Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan Jabar juga menjadi perhatian dengan angka masing-masing sebesar 74,24% dan 7,62%, yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan ke depan,"katanya.
Menyikapi hal tersebut, dalam Musrenbang tahun ini, Rektor IPDN berharap agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memastikan penyempurnaan rancangan RPJPD berdasarkan hasil konsultasi dengan Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Tahapan ini diharapkan dapat selesai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, dengan RPJPD Provinsi Jabar selesai pada minggu pertama bulan Agustus, RPJPD Kabupaten/Kota pada minggu ke empat Bulan Agustus 2024, dan rancangan SPJMD pada akhir Juli 2024.
Lebih lanjut, Rektor IPDN menyoroti pentingnya musrenbang sebagai forum untuk menampung aspirasi dan masukan dari berbagai pihak, guna memperdalam perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif terhadap permasalahan pembangunan jangka panjang.
"Optimalisasi pengelolaan potensi daerah juga menjadi fokus dalam menentukan solusi permasalahan pembangunan daerah,"tambahnya.
Dalam acara tersebut, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas turut hadir dan memberikan sambutannya. Ia menegaskan arahan Presiden terkait reformasi birokrasi yang harus memiliki dampak nyata dalam pelayanan publik.
"Reformasi birokrasi yang berdampak diharapkan dapat mengembangkan beberapa aspek, termasuk perbaikan tumpang tindih kebijakan, pembagian kewenangan, sistem merit, dan peningkatan kapasitas SDM,"paparnya.
Rektor IPDN juga menyampaikan kebijakan perencanaan pembangunan tahun 2025, yang mencakup pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penanganan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Di tengah target Indonesia menuju 4 besar ekonomi dunia pada tahun 2045, perencanaan pembangunan harus dilakukan secara strategis dan berkelanjutan,"tuturnya.
Setelah menghadiri kegiatan Musrenbang Pemprov Jabar, Rektor IPDN juga menghadiri kegiatan halal bihalal dengan civitas akademika dan wartawan pokja IPDN. Kegiatan ini menjadi momen untuk merayakan Idul Fitri dan menguatkan semangat dalam bekerja menuju pembangunan yang lebih baik bagi Jawa Barat.
(sumber : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat IPDN
La Ode Muhamad Alam Jaya, S.STP., M.Si)
