PT Novatex Disorot, Suryadinata Tegaskan Ada Aturan Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal dan Pengusaha Setempat
CIMANGGUNG – Polemik aktivitas pembangunan PT Novatex di wilayah Desa Sindangpakuon dan Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, kini mendapat sorotan dari sisi hukum.
Ketua Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) Kabupaten Sumedang, Suryadinata, menyoroti pentingnya perusahaan memperhatikan keberadaan masyarakat sekitar, terutama menyangkut kesempatan kerja dan keterlibatan pengusaha lokal dalam kegiatan pembangunan maupun pekerjaan pemeliharaan (maintenance).
Persoalan ini menjadi penting menyusul aspirasi ratusan warga dari dua desa yang mendatangi PT Novatex. Masyarakat mempersoalkan keterlibatan pihak ketiga dari Cirebon dalam pekerjaan perusahaan, sementara pengusaha dan tenaga kerja lokal berharap mendapatkan kesempatan untuk terlibat.
Dari perspektif hukum, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai tuntutan sosial masyarakat. Ada ketentuan daerah yang mengatur prioritas penggunaan perusahaan pemborongan dan tenaga kerja lokal.
Salah satunya tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Dalam Pasal 77 huruf c disebutkan bahwa perusahaan penerima pemborongan pekerjaan diprioritaskan merupakan perusahaan yang berdomisili di daerah yang bersangkutan.
Lebih tegas lagi, Pasal 83 ayat (2) mengatur bahwa perusahaan penerima pemborongan pekerjaan mendahulukan pemanfaatan tenaga kerja lokal secara objektif dan sesuai persyaratan jabatan yang dibutuhkan.
Artinya, apabila pekerjaan PT Novatex diserahkan kepada pihak ketiga melalui mekanisme pemborongan pekerjaan yang masuk dalam cakupan ketentuan tersebut, aspek domisili perusahaan pemborong dan prioritas tenaga kerja lokal harus diperhatikan.
Bahkan, Pasal 83 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Dinas untuk membatalkan kegiatan pemborongan pekerjaan apabila perusahaan penerima pemborongan tidak mendaftarkan perjanjian pemborongan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 81 ayat (4).
Dengan demikian, perusahaan tidak boleh mengabaikan ketentuan administratif dalam penyerahan pekerjaan kepada pihak ketiga.
Namun, persoalan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana hanya karena perusahaan menggunakan kontraktor dari luar daerah atau tidak merekrut warga setempat. Penilaiannya harus melihat jenis pekerjaan, mekanisme pemborongan, dokumen perjanjian, serta kewajiban yang berlaku.
Dalam konteks PT Novatex, masyarakat juga berhak meminta penjelasan mengenai dasar penunjukan pihak ketiga, proses pemborongan pekerjaan, hingga sejauh mana peluang pengusaha lokal dan tenaga kerja sekitar telah diberikan.
Sebab, investasi yang berjalan di suatu wilayah semestinya turut membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya.
Kini, komitmen PT Novatex menjadi perhatian. Perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar penyelesaian pembangunan, tetapi juga menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan serta membangun kemitraan yang sehat dengan lingkungan setempat.
Pemerintah daerah melalui instansi terkait juga perlu melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme pemborongan pekerjaan yang dipersoalkan masyarakat agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut.
Jangan sampai investasi berkembang di tengah masyarakat, tetapi kesempatan ekonomi bagi warga sekitar justru terabaikan.***
