Pelinsos Akur Dorong Digitalisasi Bantuan Sosial, Warga Cimanggung Diminta Aktif Cek Akses Bantuan
KBT NEWS ID CIMANGGUNG – Perlindungan Sosial (Pelinsos) menjadi salah satu perhatian Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia (Akur), saat melaksanakan kegiatan reses di Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung.
Dalam kesempatan tersebut, Akur menyosialisasikan pentingnya pemanfaatan digitalisasi dalam program bantuan maupun perlindungan sosial kepada masyarakat.
Menurutnya, Kabupaten Sumedang menjadi salah satu daerah yang mendorong penerapan digitalisasi dalam bantuan sosial. Namun, program tersebut dinilai perlu terus disosialisasikan agar masyarakat memahami manfaat dan cara mengaksesnya.
“Mungkin masih banyak warga yang belum mengetahui hal itu. Maka harus dilakukan sosialisasi secara masif,” ujar Akur.
Ia menjelaskan, dengan memanfaatkan sistem digital secara sadar dan sukarela, masyarakat dapat mengetahui apakah dirinya memiliki akses terhadap program bantuan atau perlindungan sosial.
Dengan sistem tersebut, warga yang memenuhi persyaratan dapat melakukan pengecekan secara langsung. Informasi mengenai penerima bantuan pun diharapkan dapat lebih mudah diketahui sehingga proses penyaluran menjadi lebih transparan dan tepat sasaran.
“Yang memenuhi syarat bisa dicek secara langsung oleh yang bersangkutan. Jadi, siapa yang memenuhi syarat dan siapa yang mendapatkan bantuan bisa terlihat dan diketahui,” jelasnya.
Sosialisasi Pelinsos tersebut menjadi bagian dari kegiatan reses Akur yang digelar bersamaan dengan acara gerak jalan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Sindangpakuon.
Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan diikuti sekitar 1.000 peserta. Selain menjadi ajang kebersamaan warga dalam memeriahkan HUT RI, kegiatan itu juga dimanfaatkan sebagai ruang penyampaian informasi mengenai program perlindungan sosial kepada masyarakat.
Akur berharap sosialisasi Pelinsos dapat terus dilakukan secara masif hingga ke tingkat desa. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mampu secara mandiri mengetahui hak dan akses mereka terhadap berbagai program perlindungan sosial. ***
