KBT NEWS ID JATINANGOR - Aksi protes buruh di wilayah Barat Sumedang telah menyebabkan ketidaknyamanan lalu lintas di jalur Bandung-Garut. Para buruh, terutama yang berasal dari PT Kahatex dan pabrik lainnya, berkumpul di sepanjang jalan, menghalangi jalur Rancaekek-Garut.
Tujuan utama aksi ini adalah untuk mengumpulkan dukungan lebih lanjut dari rekan-rekan seprofesi yang akan turut berpartisipasi dalam demonstrasi ini.
Ketua SPSI PT Kahatex, Jayadi Prasetya S.Mn, menegaskan bahwa tuntutan utama mereka adalah menolak dan mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 tahun 2023 dan PP No. 36 tahun 2021. Selain itu, mereka menolak penetapan upah minimum tahun 2024 sesuai dengan PP No. 51 tahun 2023 dan PP No. 36 tahun 2021 tentang pengupahan.
"Mereka mendesak agar upah minimum tahun 2024 dinaikkan sebesar 15% dan upah pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih ditetapkan kembali," ucapnya pada Selasa (29/11).
Aksi dimulai pukul 07.00 WIB saat lalu lintas sedang padat-padatnya di jalanan. Protes ini mencapai puncaknya di Kantor Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate. Kondisi lalu lintas di jalur Rancaekek-Garut dan sebaliknya menuju Bandung mengalami kelumpuhan, sementara akses dari Cimanggung ke Cileunyi juga terhenti akibat aksi buruh.
Menurut Jayadi, pemilihan lokasi aksi di kantor Provinsi Jawa Barat sengaja dilakukan untuk menarik perhatian pemerintah. Meskipun aksi ini merugikan lalu lintas, mereka berharap hal ini menjadi momentum untuk memperjuangkan hak-hak pekerja.
Selain itu, Jayadi menyatakan bahwa aksi ini merupakan jawaban terhadap tantangan dari Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat yang meminta buruh melakukan aksi turun ke jalan jika menolak kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp 17 ribu.
“Tantangan dari Pj Gubernur itu kita buktikan hari ini, karena kita jelas menolak kenaikan sebesar itu, karena sangat tidak mencerminkan keadilan bagi buruh,” tuturnya.
Kapolres Sumedang, AKBP Indra Setiawan, membenarkan bahwa kelancaran lalu lintas terganggu karena rombongan konvoi aksi unjuk rasa buruh. Meski demikian, pihak kepolisian berhasil mengendalikan situasi dengan menerapkan rekayasa lalu lintas untuk meminimalisir dampak negatif.
Sementara aksi buruh masih berlanjut, perwakilan dari pemerintah dan perusahaan diminta untuk segera merespons tuntutan buruh agar ketegangan dapat diminimalisir, dan dialog dapat diupayakan guna mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. (red*)
