DPR RI Dorong Peningkatan Anggaran dan Infrastruktur IPDN pada 2026
KBT NEWS ID JATINANGOR – Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Hal tersebut disampaikan saat rombongan Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kampus IPDN di Jatinangor, Rabu (11/3/2026).
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan pihaknya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di lingkungan IPDN. Menurutnya, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan ketersediaan fasilitas yang ada saat ini masih belum sebanding dengan jumlah praja yang menempuh pendidikan di kampus tersebut.
Ia menjelaskan, dukungan terhadap pengembangan IPDN juga akan diperkuat melalui peningkatan anggaran dari APBN pada tahun 2026. Anggaran IPDN yang pada tahun sebelumnya berada di kisaran Rp578 miliar, direncanakan meningkat menjadi sekitar Rp814 miliar.
Tambahan anggaran tersebut akan difokuskan untuk memperbaiki fasilitas utama praja, khususnya mess atau asrama kesatriaan beserta sarana penunjang lainnya. Perbaikan fasilitas ini dinilai penting agar para praja dapat menjalani pendidikan dengan kondisi yang lebih layak dan mendukung proses pembelajaran.
Selain persoalan infrastruktur, Komisi II DPR RI juga menyoroti anggaran konsumsi bagi praja IPDN. Saat ini, alokasi biaya makan praja tercatat sekitar Rp43.000 per orang per hari, yang dinilai masih jauh di bawah standar anggaran makan taruna di lembaga pendidikan kedinasan lain seperti akademi kepolisian maupun militer yang mencapai sekitar Rp75.000 per hari.
Dengan adanya bantuan presiden serta dukungan dari DPR RI, diharapkan anggaran makan praja dapat ditingkatkan. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan kebutuhan gizi para praja terpenuhi sehingga dapat melahirkan calon pamong praja yang lebih berkualitas di masa depan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengapresiasi perhatian dan dukungan yang diberikan oleh DPR RI terhadap IPDN. Ia menyebutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri bersama pimpinan kampus tengah melakukan berbagai pembenahan di IPDN, mulai dari sistem penerimaan calon praja, penyempurnaan kurikulum, hingga penguatan sistem pembinaan.
Menurutnya, salah satu pekerjaan rumah yang sedang disiapkan adalah penyusunan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan pemerintahan modern. Selain itu, upaya rebranding kampus juga dilakukan melalui perbaikan kultur akademik serta penguatan peran alumni dalam mendukung pengembangan institusi.
Sementara itu, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri menyampaikan bahwa tambahan anggaran yang direncanakan pada 2026 akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas fasilitas asrama praja. Program perbaikan mencakup penggantian tempat tidur dan lemari pakaian praja serta rehabilitasi sejumlah bangunan asrama.
Dalam forum dialog tersebut, pihak kampus juga menyampaikan usulan kuota penerimaan praja baru tahun 2026 sebanyak 1.410 orang kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pihak IPDN berharap Komisi II DPR RI dapat turut mendorong agar usulan kuota tersebut dapat disetujui.
Kegiatan kunjungan kerja ini juga dihadiri sejumlah kepala daerah serta pejabat kementerian yang merupakan alumni IPDN. Kehadiran mereka dimanfaatkan untuk berdiskusi bersama Komisi II DPR RI mengenai berbagai langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas pendidikan di IPDN ke depan. (red*)
